Masyarakat Maluku inginkan keberlanjutan program pembangunan Jokowi

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Maluku mengharapkan keberlanjutan program-program pembangunan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K), listrik desa, dan perlindungan sosial.

Hal itu disampaikan perwakilan masyarakat Maluku dalam kegiatan Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar yang diselenggarakan di Kota Ambon, Maluku, Rabu (15/5), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.

"Saya berharap Program Indonesia Pintar dilanjutkan dan dinaikkan karena bisa membantu orang tua mengurangi beban keluarga. Sampaikan salam kami kepada bapak Presiden karena membantu anak kami sekolah,” ujar warga Ambon bernama Nepal Rumunin pada kegiatan KSP Mendengar.

Nepal merasakan manfaat positif dari Program Indonesia Pintar, di mana kedua putranya dapat melanjutkan pendidikan menengah tanpa menimbulkan beban finansial bagi keluarga.

Nepal pun bersyukur nilai bantuan yang diterima naik dari sebelumnya Rp1.000.000 menjadi Rp1.800.000 per tahun.

Bukan hanya keberlanjutan Program Indonesia Pintar, program rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) juga diharapkan bisa diteruskan di masa pemerintahan selanjutnya.

Fenesya, seorang guru P3K di kota Ambon merasakan kesejahteraan keluarganya meningkat setelah dirinya diangkat menjadi P3K pada 2022. Sebelumnya ia seorang guru honorer selama tujuh belas tahun dengan gaji Rp150.000 per bulan.

“Saya harus melakukan pekerjaan lain untuk menambah pendapatan keluarga. Puji Tuhan, setelah diangkat jadi P3K saya dapat gaji tiga juta lebih. Ini benar-benar sangat berarti buat keluarga kami,” kata Fenesya.

Dampak program pembangunan masa pemerintahan Presiden Jokowi juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdepan, terpencil, dan terluar (3T) di Maluku.

Salah satunya, program penyediaan listrik 24 jam di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. Sebelumnya, di wilayah tersebut listrik hanya tersedia selama 12 jam dari pukul enam sore hingga enam pagi.

Abdul Gani, seorang raja adat Luhu menyampaikan, kehadiran listrik 24 jam telah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat karena usaha-usaha rumah tangga dapat berkembang. Selain itu, akses informasi lewat internet juga semakin mudah.

“Terima kasih kepada pemerintah sudah kasih menyala listrik 24 jam. Warga mendukung kelistrikan PLN demi kemaslahatan bersama,” ucap Abdul Gani.

Pada kesempatan itu, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta menegaskan kebijakan pembangunan ke depan adalah keberlanjutan. Untuk itu, program-program yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat akan dijaga keberlanjutannya.

“Pemerintah berganti tapi kebijakan pembangunan keberlanjutan. Keberlanjutan ini tidak bisa berjalan sendiri, tapi membutuhkan partisipasi publik,” kata Febry.

Febry memastikan Presiden Jokowi memberikan perhatian serius terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas nasional di Maluku yang sudah diselesaikan.

“Mendengarkan Maluku itu sama dengan mendengarkan Indonesia,” tutur Febry.

Untuk diketahui, kegiatan Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar di kota Ambon mengambil tema “10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo”.

Melalui kegiatan ini, Kantor Staf Presiden ingin mendengar dampak-dampak program pembangunan di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Terhadap masyarakat, terutama di provinsi Maluku.

"Acara ini bukan sekedar seremonial, tapi akan benar-benar ditindaklanjuti,” kata Febry.